Jayapura, Binkari – Wakil Gubernur Papua Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen melepas keberangkatan Ekspedisi Rupiah Berdaulat (ERB) Papua 2026 yang akan menjangkau lima pulau di kawasan terdepan, terluar, dan terpencil (3T) Provinsi Papua. Program yang digelar Bank Indonesia bekerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) ini bertujuan memastikan masyarakat di wilayah kepulauan memperoleh akses terhadap uang rupiah yang layak edar sekaligus memperkuat kedaulatan negara di kawasan perbatasan.
Pelepasan ekspedisi berlangsung di Jayapura dan dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Papua, jajaran TNI AL, instansi vertikal, perbankan, serta berbagai pemangku kepentingan. Tim ERB akan berlayar menggunakan KRI Matabongsang-873 pada 4–10 Agustus 2026 untuk melayani masyarakat di Pulau Pai, Owi, Numfor, Bepondi, dan Yapen. Selasa, 4/8/2026
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua, Warsono, mengatakan kegiatan tersebut merupakan implementasi amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang menugaskan Bank Indonesia mengelola rupiah, mulai dari perencanaan hingga pengedaran, agar tersedia dalam jumlah yang cukup, pecahan yang sesuai, serta kondisi yang layak edar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Menurut Warsono, keberadaan rupiah memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar alat pembayaran. Rupiah juga merupakan simbol identitas bangsa, alat pemersatu, dan wujud nyata kedaulatan negara yang harus hadir hingga ke pelosok Indonesia.
Namun, distribusi rupiah ke wilayah 3T tidak lepas dari berbagai tantangan. Kondisi geografis kepulauan, keterbatasan infrastruktur, serta iklim tropis yang mempercepat kerusakan uang menjadi hambatan dalam penyediaan uang layak edar. Di sejumlah wilayah perbatasan, potensi penggunaan mata uang asing juga menjadi perhatian karena dapat memengaruhi kedaulatan sistem pembayaran nasional.
“Karena itu, Bank Indonesia tidak dapat bekerja sendiri. Sinergi dengan TNI Angkatan Laut menjadi kunci untuk menjangkau wilayah yang sulit diakses melalui jalur laut,” ujar Warsono.
Ia menjelaskan, kerja sama Bank Indonesia dan TNI AL telah berlangsung sejak 2012 melalui program kas keliling di wilayah 3T. Selain menyediakan layanan penukaran uang, kegiatan tersebut juga disertai edukasi Cinta, Bangga, dan Paham Rupiah (CBPR) serta kunjungan pelajar ke Kapal Republik Indonesia (KRI).
Sepanjang 2012 hingga 2025, Bank Indonesia dan TNI AL telah melaksanakan 145 kegiatan kas keliling yang menjangkau 745 pulau di kawasan 3T. Pada 2026, cakupan program diperluas menjadi 23 kegiatan di 20 provinsi dengan target pelayanan di 115 pulau. ERB Papua 2026 merupakan pelaksanaan ke-16 dari rangkaian program nasional tersebut sekaligus penyelenggaraan kelima di Papua sejak pertama kali digelar pada 2022.
Komandan Koarmada X Jayapura menegaskan komitmen TNI AL untuk terus mendukung pelaksanaan ERB melalui pengerahan KRI Matabongsang-873 beserta awak kapal. Dukungan itu menjadi bagian dari upaya menjaga kedaulatan wilayah perairan sekaligus memperkuat kedaulatan ekonomi nasional.
Sementara itu, Wakil Gubernur Papua Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen mengatakan layanan kas keliling memiliki arti penting bagi masyarakat kepulauan yang masih bergantung pada transaksi tunai, terutama di wilayah Biak Numfor, Supiori, dan Kepulauan Yapen. Menurutnya, kehadiran Bank Indonesia melalui ERB memberikan akses yang lebih mudah terhadap uang rupiah berkualitas bagi masyarakat yang belum terjangkau layanan perbankan.
Salah satu tujuan ekspedisi, Pulau Bepondi, memiliki nilai strategis karena merupakan pulau terluar Indonesia di Samudra Pasifik yang berbatasan secara maritim dengan Palau. Kehadiran uang rupiah layak edar di wilayah tersebut menjadi simbol nyata kehadiran negara sekaligus penegasan kedaulatan Indonesia di garis terdepan.
Baik Indonesia menegaskan akan terus memperkuat sinergi dengan TNI AL, pemerintah daerah, dan berbagai mitra strategis untuk memastikan distribusi rupiah tetap terjaga hingga ke seluruh wilayah 3T, sehingga masyarakat di daerah terpencil memperoleh akses yang sama terhadap layanan sistem pembayaran nasional.
Sem Gombo