Biak, Binkari – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, Papua, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif serta mengoptimalkan potensi unggulan daerah melalui program hilirisasi, terutama di sektor perikanan, pariwisata, dan perkebunan kelapa.
Menurut Tito, Biak Numfor memiliki potensi ekonomi yang besar, namun belum dimanfaatkan secara optimal. Hal itu tercermin dari masih rendahnya kontribusi PAD terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga daerah masih bergantung pada dana transfer pemerintah pusat.
“Dari APBD Kabupaten Biak Numfor sekitar Rp1,3 triliun, Pendapatan Asli Daerah hanya sekitar Rp35 miliar. Itu sangat kecil. Artinya, kita harus mencari cara agar daerah ini mampu meningkatkan pendapatannya sendiri,” kata Tito kepada wartawan di Gedung Negara I Biak, Jumat,(31/7/2026).
Ia menegaskan, salah satu langkah penting untuk meningkatkan PAD adalah membuka ruang investasi seluas-luasnya dengan memberikan kemudahan perizinan dan kepastian berusaha bagi para pelaku usaha.
Menurut Tito, investasi tidak harus berasal dari luar negeri. Investor dalam negeri maupun pelaku usaha lokal juga memiliki peran penting dalam mengembangkan potensi ekonomi daerah.
“Yang penting pemerintah daerah mempermudah proses perizinan. Jangan sampai ada budaya birokrasi yang justru mempersulit. Kalau investor merasa dipersulit, mereka akan memilih daerah lain. Akhirnya daerah sendiri yang rugi,” ujarnya.
Ia mengatakan masuknya investasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, sekaligus memperluas basis penerimaan daerah melalui pajak dan retribusi.
Tito menilai Biak Numfor memiliki sejumlah sektor unggulan yang dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi, di antaranya pariwisata bahari, perikanan dan kelautan, serta perkebunan kelapa. Potensi tersebut, kata dia, perlu didukung dengan pengembangan industri pengolahan agar memberikan nilai tambah bagi masyarakat.
“Potensi wisata alam Biak luar biasa. Selain itu, sektor perikanan dan budidaya juga sangat menjanjikan karena kualitas perairannya sangat baik. Produksi kelapa juga melimpah dan memiliki peluang untuk dikembangkan melalui program hilirisasi,” katanya.
Ia mencontohkan keberhasilan sejumlah daerah dalam mengembangkan industri berbasis komoditas lokal, termasuk hilirisasi kelapa di Maluku Utara yang didukung pemerintah daerah melalui kerja sama dengan investor dan kementerian terkait.
“Saya berharap Biak juga lebih proaktif. Jangan santai-santai. Harus bergerak agar daerah ini berkembang lebih cepat,” ujarnya.
Selain itu, Mendagri menyoroti keberadaan 11 Kampung Nelayan di Biak Numfor yang dinilai harus menjadi penggerak tumbuhnya industri perikanan, bukan sekadar pembangunan infrastruktur.
Menurut dia, pemerintah daerah perlu mendorong investasi pada industri pengolahan hasil laut, seperti pabrik tepung ikan maupun industri pengalengan ikan, sehingga hasil tangkapan nelayan tidak lagi dijual dalam bentuk bahan mentah ke luar daerah.
“Kenapa ikan harus dikirim mentah ke Surabaya? Kenapa tidak diolah di Biak? Kalau industrinya dibangun di sini, akan tercipta lapangan kerja, ekonomi masyarakat bergerak, dan pemerintah daerah memperoleh tambahan pajak yang pada akhirnya meningkatkan PAD,” kata Tito.
Ia berharap Pemerintah Kabupaten Biak Numfor mampu memanfaatkan berbagai program pemerintah pusat sebagai momentum untuk menarik investasi dan mempercepat hilirisasi komoditas unggulan daerah. Dengan demikian, nilai tambah ekonomi dapat dinikmati masyarakat setempat melalui peningkatan kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi, dan kenaikan PAD. (Sem)
