Jayapura, Binkari – Wakil Gubernur Papua Aryoko Rumaropen menegaskan peningkatan kompetensi aparatur sipil negara menjadi faktor utama dalam mewujudkan sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah yang transparan, akuntabel, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan Aryoko saat membuka Pelatihan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Level 1 bagi aparatur Pemerintah Provinsi Papua di Aula Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Papua, Senin, (27/7/2026).
Menurut dia, pengadaan barang dan jasa bukan sekadar proses administratif, tetapi instrumen strategis pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat pembangunan, dan memastikan penggunaan anggaran berjalan secara efektif, efisien, serta sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
“Setiap rupiah yang dikelola melalui pengadaan barang dan jasa harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Karena itu, aparatur yang terlibat dalam proses pengadaan dituntut memiliki kompetensi, integritas, profesionalisme, serta kemampuan mengikuti perkembangan regulasi dan teknologi,” kata Aryoko.
Ia mengatakan pelatihan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Papua meningkatkan kapasitas aparatur dalam memahami regulasi, menyusun perencanaan pengadaan, melaksanakan proses pemilihan penyedia, hingga mengendalikan pelaksanaan kontrak secara efektif dan akuntabel.
Selain itu, peserta diharapkan memiliki kemampuan mengelola aset pemerintah secara tertib, memperkuat pengawasan, serta menerapkan mitigasi risiko pada setiap tahapan pengadaan barang dan jasa.
Aryoko menilai peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu langkah penting untuk mendukung terwujudnya visi Pemerintah Provinsi Papua, yakni Transformasi Papua yang Cerdas, Sejahtera, dan Harmoni (Papua CERAH), melalui tata kelola pemerintahan yang responsif, profesional, dan berintegritas.
Ia mengakui sektor pengadaan barang dan jasa masih menghadapi berbagai tantangan, di antaranya potensi korupsi, kolusi, konflik kepentingan, kompleksitas birokrasi, keterbatasan sumber daya manusia, hingga perubahan regulasi yang berlangsung cepat.
Karena itu, ia meminta seluruh peserta memanfaatkan pelatihan sebagai momentum meningkatkan kapasitas dan integritas dalam menjalankan tugas, bukan semata-mata untuk memperoleh sertifikat kompetensi.
“Ikuti seluruh materi dengan sungguh-sungguh, manfaatkan pengalaman para narasumber dan fasilitator sebagai bekal untuk meningkatkan kualitas pelayanan di perangkat daerah masing-masing,” ujarnya.
Pelatihan Teknis PBJ Level 1 tersebut juga menghadirkan narasumber, fasilitator, dan tim penguji dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI. Pemerintah Provinsi Papua berharap kegiatan itu mampu melahirkan aparatur yang memiliki kompetensi teknis sekaligus integritas tinggi dalam mengelola pengadaan barang dan jasa sehingga penggunaan anggaran daerah semakin efektif, transparan, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Sem Gombo