BOLTIM, BINKARI — Kehadiran Kapolres Bolaang Mongondow Timur (Boltim), AKBP Golfried Hasiholan Pakpahan, S.H., M.Si., dalam prosesi pelantikan pengurus Ormas Adat dan Budaya Waraney Tanah Toar Lumimuut (TTL) periode 2026–2031, Sabtu (25/7/2026), dinilai memiliki makna lebih dari sekadar agenda seremonial.
Kehadiran orang nomor satu di jajaran Polres Boltim tersebut menjadi sinyal kuat mengenai pentingnya kolaborasi antara aparat keamanan, pemerintah, tokoh masyarakat, dan lembaga adat dalam menjaga persatuan serta stabilitas keamanan di Sulawesi Utara.
Pelantikan yang berlangsung khidmat di Sekretariat DPB Waraney TTL, Jalan Pierre Tendean, Ruko Boulevard Blok A/32, Sario Tumpaan, Kota Manado, dipimpin langsung Ketua Umum sekaligus Tonaas Wangko Waraney TTL, Audy Jimmy Malonda.
Sejumlah tokoh turut hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Ketua PWI Sulawesi Utara Sintya Christin Bojoh serta Kepala Badan Kesbangpol Sulut Johnny Alfriets Alexander Suak.
Dalam sambutannya, AKBP Golfried Hasiholan Pakpahan menekankan bahwa menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bukan hanya menjadi tanggung jawab kepolisian. Dukungan tokoh adat dan tokoh masyarakat dinilai sangat penting untuk mencegah serta meredam potensi konflik sosial sejak dini.
“Keamanan dan ketertiban tidak bisa hanya dibebankan pada polisi. Kami membutuhkan dukungan dari para tetua adat dan tokoh masyarakat untuk menyelesaikan persoalan di lingkungan masyarakat adat sebelum meluas,” ujar Kapolres Boltim.
Bukan Sekadar Hadir, Kapolres Tunjukkan Pendekatan Humanis
Di luar agenda formal, sosok AKBP Golfried Hasiholan Pakpahan juga mendapat perhatian karena sikapnya yang dinilai mudah berbaur dengan para tokoh adat, pengurus organisasi, hingga masyarakat yang hadir.
Ia terlihat duduk bersama para tetua adat dan berinteraksi dengan pengurus muda Waraney TTL. Sikap tersebut memperlihatkan pendekatan humanis yang menempatkan masyarakat sebagai bagian penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban.
Pendekatan semacam ini menjadi relevan di tengah tantangan menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Sinergi antara kepolisian dan masyarakat adat dinilai dapat menjadi modal sosial dalam membangun sistem keamanan yang lebih kuat dan berkelanjutan.
Bagi jajaran pengurus Waraney TTL, kehadiran Kapolres Boltim juga dipandang sebagai bentuk dukungan terhadap keberadaan organisasi adat dalam menjalankan peran sosial dan budaya di tengah masyarakat.
Pengurus Baru Dikukuhkan di Sejumlah Wilayah
Pelantikan tersebut sekaligus mengukuhkan susunan kepengurusan definitif Waraney TTL periode 2026–2031, mulai dari tingkat DPD Kabupaten/Kota hingga tingkat Wanua atau desa.
Untuk Kota Manado, Arthur Lembong ditetapkan sebagai Ketua DPD. Sementara itu, kepengurusan di Kota Bitung dipimpin oleh Juliedy M. Palenewen, S.E., S.H., M.M.
Ketua Umum sekaligus Tonaas Wangko Waraney TTL, Audy Jimmy Malonda, dalam amanatnya meminta seluruh pengurus baru menerjemahkan visi organisasi ke dalam program dan aksi nyata.
“Kita tidak hanya bicara soal pelestarian adat, tapi juga bagaimana adat bisa bersinergi dengan pemerintah dan aparat keamanan untuk menciptakan Sulut yang maju dan stabil,” tegas Audy.
Dengan terbentuknya kepengurusan baru di berbagai wilayah, termasuk Minahasa Induk, Minahasa Utara, Sonder, Likupang Barat, Wenang, dan Lolak, Waraney Tanah Toar Lumimuut diharapkan mampu memperkuat eksistensinya sebagai organisasi adat dan budaya sekaligus menjadi mitra strategis pemerintah dan aparat keamanan.
Pelantikan ini pada akhirnya bukan hanya tentang pergantian atau pengukuhan pengurus. Lebih jauh, momentum tersebut memperlihatkan bahwa adat, masyarakat, pemerintah, dan kepolisian memiliki ruang yang sama untuk membangun Sulawesi Utara yang aman, solid, dan stabil.