JAKARTA, Binkari – Pendidikan tidak hanya dibangun dengan tembok dan ruang kelas. Ia tumbuh dari tangan-tangan yang mengenal tanahnya, memahami bahasanya, dan mengerti denyut kehidupan masyarakatnya. Dari keyakinan itulah Gubernur Papua Matius D. Fakhiri menyuarakan sebuah harapan: Sekolah Rakyat di Papua harus menjadi rumah bagi guru-guru asli Papua, bukan sekadar menghadirkan bangunan baru.
Dalam pertemuannya dengan Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf di Jakarta, Senin (29/6/2026), Fakhiri meminta pemerintah pusat memprioritaskan putra-putri asli Papua sebagai tenaga pendidik pada Program Sekolah Rakyat. Baginya, pendidikan bukan hanya tentang membuka pintu ilmu pengetahuan, tetapi juga membuka jalan bagi anak-anak Papua yang telah berjuang menempuh pendidikan tinggi untuk kembali mengabdi di tanah kelahirannya.
“Kalau bisa mereka yang diberi kesempatan mengajar di Sekolah Rakyat agar sekaligus membantu adik-adik mereka mendapatkan pendidikan yang layak,” ujar Fakhiri.
Permintaan itu lahir dari kenyataan yang masih menyisakan ironi. Pemerintah Provinsi Papua telah mengirim banyak putra-putri terbaiknya menempuh pendidikan di berbagai perguruan tinggi, bahkan hingga ke luar negeri. Namun, setelah kembali, tidak sedikit dari mereka justru menghadapi kenyataan pahit: sulit memperoleh pekerjaan.
“Kami sudah menyekolahkan banyak anak Papua ke luar negeri. Mereka sudah pulang, tetapi masih menganggur,” ungkapnya.
Menurut Fakhiri, menghadirkan guru asli Papua di Sekolah Rakyat bukan sekadar soal membuka lapangan kerja. Lebih dari itu, mereka memiliki kedekatan budaya, memahami karakter masyarakat, serta mampu menjadi teladan yang menginspirasi generasi muda di daerahnya sendiri.
Saat ini, sejak 2025 telah beroperasi empat Sekolah Rakyat rintisan di Papua yang tersebar di Kota Jayapura, Kabupaten Sarmi, dan Kabupaten Biak Numfor. Setiap sekolah menampung sekitar 100 siswa jenjang SMA, sementara jenjang SD dan SMP masing-masing disiapkan bagi sekitar 50 peserta didik.
Fakhiri menilai keberadaan Sekolah Rakyat menjadi jembatan harapan bagi anak-anak di wilayah pegunungan, kepulauan, dan daerah terpencil yang selama ini masih terkendala akses pendidikan.
“Kalau dibangun di setiap kabupaten, kami yakin saudara-saudara kami yang selama ini tidak mempunyai kesempatan sekolah bisa mendapatkan akses pendidikan,” katanya.
Karena itu, Pemerintah Provinsi Papua juga mengusulkan agar pembangunan Sekolah Rakyat diperluas hingga ke daerah dengan tantangan geografis tinggi seperti Kabupaten Mamberamo Raya dan Kabupaten Waropen.
Fakhiri berharap gedung permanen Sekolah Rakyat di Papua mulai beroperasi pada 2027. Baginya, keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari jumlah sekolah yang berdiri, tetapi juga dari seberapa besar keberpihakannya kepada masyarakat Papua.
Sebab pendidikan akan menemukan makna terdalam ketika anak-anak Papua diajar oleh mereka yang lahir dari tanah yang sama, memahami setiap jejak perjuangan masyarakatnya, dan menjadikan ilmu sebagai jalan untuk membangun masa depan Bumi Cenderawasih.
Sem Gombo
