PAPUA, Binkari – Kunjungan kerja Gubernur Papua Matius D. Fakhiri bersama rombongan Pemerintah Provinsi Papua di enam kabupaten resmi ditutup di Kabupaten Biak Numfor. Penutupan agenda yang berlangsung pada 22–24 Mei 2026 itu bukan sekadar seremoni, tetapi menjadi penanda kuat arah pembangunan Papua: menghadirkan negara lebih dekat hingga ke wilayah kepulauan dan pesisir terluar.
Kedatangan Gubernur disambut hangat oleh masyarakat adat, tokoh agama, tokoh pemuda, serta jajaran pemerintah daerah di Jembatan Wardo. Sambutan tersebut menggambarkan harapan besar masyarakat terhadap pembangunan yang tidak berhenti di pusat kota, tetapi menjangkau daerah yang selama ini menghadapi keterbatasan akses layanan dasar dan konektivitas.
Dalam agenda ramah tamah dan dialog bersama para pemangku kepentingan, Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor mempertegas komitmen memperkuat sinergi lintas sektor. Fokusnya bukan hanya percepatan pembangunan fisik, tetapi juga menciptakan fondasi transformasi yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Salah satu langkah paling menonjol dalam kunjungan ini adalah penyerahan berbagai program strategis di bidang energi, pertanian, kehutanan, dan perikanan sebagai penggerak ekonomi daerah. Di saat yang sama, dilakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) serta Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah (BAST BMD) berupa perangkat layanan internet Starlink beserta perangkat pendukung di 62 titik, ditambah bantuan panel surya di 20 lokasi yang tersebar di wilayah Biak Numfor.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua, Jeri Agus Yudianto, menjelaskan bahwa distribusi perangkat diprioritaskan untuk daerah yang selama ini mengalami keterbatasan akses telekomunikasi.
Sebanyak 13 titik ditempatkan di wilayah Numfor, 17 titik di Pulau Padaido dan wilayah kepulauan sekitarnya, sementara sisanya disebar ke kawasan Biak Utara, Biak Timur, dan Biak Barat. Setiap titik juga dilengkapi access point agar manfaat internet dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat sekitar.
Program yang telah disiapkan sejak Tahun Anggaran 2024–2025 melalui APBD Provinsi Papua ini diproyeksikan menjadi motor percepatan transformasi digital. Tidak hanya membuka akses informasi, tetapi juga memperkuat layanan kesehatan, pendidikan, tata kelola kampung, serta mendorong literasi digital masyarakat.
Kunjungan kerja ini menutup rangkaian agenda Pemerintah Provinsi Papua dengan pesan yang jelas: pembangunan bukan sekadar membangun jalan dan gedung, tetapi memastikan setiap warga termasuk yang tinggal di pulau-pulau terluar memiliki kesempatan yang sama untuk terhubung, tumbuh, dan maju di era digital.
Sem