SANGIHE, Binkari — Kunjungan kerja Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara ke Kabupaten Kepulauan Sangihe langsung disambut tantangan publik. Sorotan tajam diarahkan pada dugaan penyimpangan proyek talud pengamanan pantai di Kelurahan Santiago, Kompleks Pantai Malebur, yang menelan anggaran lebih dari Rp18 miliar namun disebut gagal konstruksi dan tidak memberi perlindungan maksimal bagi warga pesisir.
Kritik keras datang dari Ketua Umum DPP LSM FORRADO (Forum Perjuangan Rakyat Indonesia), Chandra Takser. Ia menilai beberapa proyek bernilai miliaran rupiah di Sangihe yang dikerjakan kontraktor dari luar daerah namun hasilnya justru “belepotan” dan jauh dari harapan masyarakat.
“Yang paling nyata proyek talud di Malebur itu. Anggaran besar, tapi hasil pekerjaan tidak berfungsi maksimal sebagai pengaman pantai. Kondisinya bahkan diduga sudah mengalami penurunan konstruksi. Ini patut dipertanyakan,” tegas Chandra. Selasa, 19 Mei 2026.
Menurutnya, aparat penegak hukum di daerah seharusnya tidak menunggu laporan resmi untuk bergerak menyelamatkan keuangan negara. Ia menyayangkan munculnya kecenderungan aparat hanya menunggu bola, sementara berbagai dugaan penyimpangan proyek sudah ramai diberitakan media dan dikeluhkan masyarakat.
“Saya heran, kasus seperti ini sudah ramai diberitakan, unsur masyarakat bahkan memilih melapor langsung ke KPK di Jakarta. Padahal di daerah ada aparat hukum lengkap dengan anggaran operasional untuk melakukan pengawasan dan penindakan,” katanya.
KETUM DPP FORRADO menegaskan, fungsi pengawasan kejaksaan maupun kepolisian harus lebih peka terhadap dugaan penyalahgunaan anggaran proyek di wilayah kepulauan yang rawan dimainkan oknum kontraktor maupun pihak tertentu.
“Kalau media saja bisa melihat ada kejanggalan, harusnya aparat lebih cepat turun lapangan, cek fisik pekerjaan, periksa volume, kualitas material dan kesesuaian konstruksi. Jangan tunggu semuanya rusak baru bergerak,” sindirnya tajam.
Kekecewaan warga juga disampaikan Abdulrahman, masyarakat setempat yang mengaku sempat memprotes pekerjaan proyek tersebut saat masih berlangsung.
Menurutnya, warga pernah melakukan aksi kecil di lokasi karena menduga ada pekerjaan yang tidak sesuai perencanaan awal.Namun ironisnya, kata dia, justru muncul tekanan terhadap warga agar tidak menghalangi pekerjaan proyek.
“Kami pernah keberatan karena timbunan dan posisi talud tidak sesuai kesepakatan awal. Harusnya talud menjorok sekitar enam meter lebih dari bibir rumah warga, tapi kenyataannya hanya sekitar empat meter. Batu border juga kecil-kecil dan tipis,” ungkapnya.
Ia menilai pekerjaan dilakukan asal jadi tanpa perhitungan kekuatan struktur yang matang. Dampaknya, sebagian areal disebut mulai mengalami penurunan dan belum mampu memberi rasa aman bagi masyarakat pesisir.
“Kalau ombak besar datang, rumah warga tetap terancam diterjang. Itu yang kami takutkan,” katanya.
Masyarakat kini berharap kunjungan Kajati Sulut tidak sekadar seremonial, melainkan menjadi momentum membongkar dugaan penyimpangan proyek-proyek bermasalah di Sangihe, termasuk proyek talud Santiago yang mulai menjadi perhatian publik luas.
Warga juga meminta aparat penegak hukum, termasuk pihak Kementerian PUPR dan Balai terkait di Sulawesi Utara, turun langsung ke lapangan untuk melakukan audit menyeluruh terhadap kualitas pekerjaan dan penggunaan anggaran proyek tersebut.
Diakhir pembicaraan, Chandra Takser akan segera bawa laporan dugaan kasus talud Santiago yang berbandrol kurang lebih 18 Miliar itu ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara. Harapannya, Kajati dapat menelusurinya.
Gambatte Asril