SANGIHE, Sulawesi Utara, Binkari – Pernyataan politis yang sarat makna disampaikan dalam agenda reses di Kolongan, April 2026. Di tengah forum yang mempertemukan langsung rakyat dengan wakilnya, Ferdy Sondakh, SE menegaskan bahwa setiap suara yang lahir dari bawah tidak boleh berhenti sebagai catatan, melainkan harus bermuara pada kebijakan nyata.
Pernyataan tersebut bukan sekadar retorika, melainkan sinyal sikap bahwa reses harus ditempatkan sebagai instrumen politik yang hidup, bukan ritual yang kehilangan substansi. Dalam dinamika demokrasi lokal, reses menjadi ruang uji, apakah aspirasi rakyat benar-benar menjadi dasar pengambilan keputusan, atau hanya pelengkap legitimasi kekuasaan.
Di hadapan warga, berbagai persoalan kembali disuarakan dengan lugas. Mulai dari ketimpangan pembangunan, kebutuhan infrastruktur yang belum merata, hingga pelayanan publik yang dinilai belum sepenuhnya berpihak. Semua itu menjadi potret nyata bahwa jarak antara kebijakan dan kebutuhan masyarakat masih perlu dipersempit.
Ferdy Sondakh menegaskan bahwa dirinya tidak ingin menjadikan reses sebagai agenda simbolik. Ia menyatakan komitmennya untuk mengawal setiap aspirasi agar masuk dalam pembahasan program dan penganggaran. Baginya, suara rakyat bukan sekadar bahan dengar, tetapi mandat yang harus diperjuangkan.
Namun dalam lanskap politik, publik tidak lagi mudah percaya pada janji. Pernyataan tegas seperti ini akan selalu berhadapan dengan satu pertanyaan mendasar, sejauh mana komitmen itu diterjemahkan dalam kebijakan yang konkret dan terukur?
Reses kali ini menegaskan satu hal bahwa legitimasi politik tidak lahir dari kata-kata, melainkan dari keberanian mengubah aspirasi menjadi keputusan. Dan pada akhirnya, publik akan menilai bukan dari apa yang diucapkan, tetapi dari apa yang benar-benar diwujudkan.
Kelurahan Kolongan Beha Baru menjadi titik akhir pelaksanaan giat reses Masa Sidang II Tahun Sidang 2025/2026. Agenda ini kembali menegaskan fungsi reses sebagai jembatan antara kepentingan rakyat dan kebijakan yang lahir di ruang legislatif.
Asril